Daerah

Poksus DPRP PBD Soroti Pengelolaan Otsus, Frangky Umpain: Jangan Sampai SILPA Terus Membesar

SORONG, GSNews.co — Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRP Papua Barat Daya, Frangky Umpain, menegaskan bahwa pembahasan dalam rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih difokuskan pada tata kelola pelayanan dan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan secara khusus membahas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pernyataan tersebut disampaikan Frangky Umpain usai mengikuti rapat koordinasi bersama SKPD yang berlangsung di Belagri Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (16/9/2026). Menurut Frangky, persoalan SILPA secara kelembagaan telah menjadi bagian dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRP Papua Barat Daya. Karena itu, Poksus tidak mengarahkan pembahasan rapat kali ini secara khusus pada persoalan tersebut. “Kalau terkait dengan adanya SILPA dari pertemuan kali ini, memang kita tidak lebih fokus ke situ. Kita lebih fokus pada tata pelayanan yang ada pada OPD,” ujar Frangky. Ia menjelaskan, Poksus lebih menitikberatkan perhatian pada bagaimana kebijakan dan program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dapat direncanakan dengan baik hingga tahap pelaksanaan. Meski demikian, Frangky mengatakan...

1 hari yang lalu 23 views

Daerah

Frangky Umpain: Data Penerima Manfaat Otsus Masih Jadi Problem

SORONG, GSNews — Anggota DPRP Papua Barat Daya yang juga Ketua Kelompok Khusus (Poksus), Frangky Umpain, menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Frangky Umpain usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Otsus yang berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong, Rabu (16/9/2026). Menurut Frangky, rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRP Papua Barat Daya untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Di dalamnya ada arah kebijakan keuangan yang memberikan keleluasaan kepada para pejabat di Papua untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa rekomendasi yang kemudian akan kita tindak lanjuti,” ujar Frangky. Ia menjelaskan, Poksus DPRP Papua Barat Daya dalam hal ini hanya merupakan bagian dari lembaga DPRP. Karena itu, berbagai hasil yang diperoleh selama rapat koordinasi akan diteruskan kepada pimpinan untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kelembagaan DPRP. Frangky menyebut, salah satu persoalan yang cukup banyak ditemukan dalam pembahasan adalah masih...

2 hari yang lalu 7 views