Daerah

Maria Jitmau: Poksus DPRP PBD Siap Kawal Dana Otsus untuk Kesejahteraan OAP

SORONG, GSNews — Kelompok Khusus (Poksus) DPR Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut mengusung tema “Harmonisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 Demi Kesejahteraan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.” Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2026, tersebut digelar di Belagri Hotel, Kota Sorong. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRP Papua Barat Daya bersama pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi sekaligus mengevaluasi penggunaan Dana Otsus tahun anggaran 2026. Wakil Ketua III DPRP Papua Barat Daya sekaligus Anggota DPRP Otsus Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan rapat sinkronisasi tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan secara langsung bersama OPD terkait untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan dan penyaluran Dana Otsus di Provinsi Papua Barat Daya. “Ini pertama kali kami lakukan di Papua Barat Daya. Puji Tuhan, kami sudah mendapatkan berbagai hal yang disampaikan oleh...

2 hari yang lalu 5 views

Daerah

Frangky Umpain: Data Penerima Manfaat Otsus Masih Jadi Problem

SORONG, GSNews — Anggota DPRP Papua Barat Daya yang juga Ketua Kelompok Khusus (Poksus), Frangky Umpain, menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Frangky Umpain usai mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Otsus yang berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong, Rabu (16/9/2026). Menurut Frangky, rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRP Papua Barat Daya untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Di dalamnya ada arah kebijakan keuangan yang memberikan keleluasaan kepada para pejabat di Papua untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa rekomendasi yang kemudian akan kita tindak lanjuti,” ujar Frangky. Ia menjelaskan, Poksus DPRP Papua Barat Daya dalam hal ini hanya merupakan bagian dari lembaga DPRP. Karena itu, berbagai hasil yang diperoleh selama rapat koordinasi akan diteruskan kepada pimpinan untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kelembagaan DPRP. Frangky menyebut, salah satu persoalan yang cukup banyak ditemukan dalam pembahasan adalah masih...

2 hari yang lalu 7 views