SORONG SELATAN PBD, GSNews.co — Keterbatasan akses air bersih dan tingginya biaya transportasi menjadi persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Sorong Selatan. Kondisi tersebut mengemuka saat Komisi III DPR Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama masyarakat di Homestay Jerico, Sabtu (10/10/2026).

Pertemuan itu tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang selama ini dirasakan belum terpenuhi secara optimal.

Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredy Marlissa, mengatakan, agenda Komisi III tidak sebatas meninjau proyek pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi. Menurutnya, anggota dewan juga perlu mendengar persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.

Fredy menjelaskan, kondisi daerah yang terus berubah menuntut adanya perhatian terhadap berbagai persoalan di luar pembangunan fisik. Karena itu, komunikasi langsung dengan masyarakat dinilai penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi warga.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRP Papua Barat Daya, Max Hehanussa, menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak cukup hanya terlihat secara fisik, tetapi harus mampu memperlancar mobilitas, meningkatkan pelayanan dasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi III telah meninjau sejumlah ruas jalan, di antaranya jalur Waigo yang menghubungkan wilayah Maybrat, akses menuju Konda, serta jalan di kawasan Wersar.
Advertisement

Menurut Max, pembangunan jalan menjadi bagian penting dalam membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat hubungan antarkampung. Pekerjaan pada ruas-ruas tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai target agar segera dimanfaatkan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada jalan. Kawasan pesisir juga membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi laut yang memadai, terutama pelabuhan dan dermaga yang dapat menunjang aktivitas masyarakat serta distribusi barang.

Wersar, menurut Max, memiliki potensi yang perlu didukung dengan peningkatan fasilitas pelabuhan. Keberadaan pelabuhan yang memadai diharapkan dapat memperlancar arus transportasi, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat konektivitas dengan wilayah lain.

Dalam forum tersebut, persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan utama warga. Seorang warga Wersar menyampaikan bahwa masyarakat kini mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih karena fasilitas bantuan yang sebelumnya tersedia tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami di Wersar sekarang sedang kesulitan air bersih. Dulu bantuan dari Papua Barat sudah ada, tetapi sekarang tidak berjalan lagi. Air yang tersedia tidak cukup untuk kebutuhan kami,” kata warga tersebut.

Ia meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sarana air bersih pada 2027. Menurutnya, kebutuhan air bersih harus menjadi prioritas karena menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat di kampung-kampung.

Keluhan lainnya berkaitan dengan biaya transportasi yang terus membebani warga pesisir. Mahalnya tarif kapal berdampak pada biaya pengiriman barang, sehingga harga kebutuhan pokok yang dijual di wilayah pesisir dan pulau-pulau ikut meningkat.

Masyarakat berharap pemerintah dapat mendorong pengoperasian kapal tol laut dengan tarif yang lebih terjangkau. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan biaya distribusi dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih wajar.

Selain itu, warga meminta pembenahan fasilitas pelabuhan dan pembangunan dermaga yang layak di kampung-kampung pesisir. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat mempermudah kapal bersandar, meningkatkan kelancaran perjalanan, serta mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berbagai aspirasi tersebut menjadi masukan bagi Komisi III DPRP Papua Barat Daya untuk diperhatikan dalam pembahasan program pembangunan, termasuk perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Max menyampaikan bahwa mendengarkan langsung keluhan masyarakat merupakan bagian penting dari tugas wakil rakyat. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, DPRP dapat mencatat kebutuhan prioritas dan mendorong agar program pemerintah lebih tepat sasaran.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi III Yongky Fonataba, serta anggota Komisi III Erwin Ayal, Sukriyadi, Pieter Kondjol, Robert Wanma, Hanafi Muslim Simurut, Frengky Baru, Wilem Asem, dan Laode Samsir.

Masyarakat berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari tindak lanjut nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi. Bagi warga, tersedianya air bersih, transportasi laut yang terjangkau, serta pelabuhan yang layak merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang kehidupan dan mendorong pemerataan pembangunan di Papua Barat Daya.