SORONG, GSNews.co — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meluruskan informasi yang beredar luas di TikTok terkait pembangunan di Tanah Papua. Narasi tersebut muncul dari sebuah akun TikTok bernama Beatrix Wanane dan kemudian menjadi perbincangan di media sosial.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa dana dari Jakarta selalu disertai kehadiran militer, pos keamanan, serta berbagai aturan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat Papua. Narasi tersebut juga mengaitkan aliran dana dengan konflik, kehilangan tanah adat, dan masa depan anak-anak Papua.

Elisa Kambu membantah pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Klarifikasi itu disampaikannya setelah menghadiri Sidang Paripurna di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/9/2026).

Ia menjelaskan, pernyataannya sebelumnya berkaitan dengan kondisi pembangunan di Papua Barat dan Tanah Papua secara umum. Elisa menegaskan tidak pernah menolak kehadiran negara maupun institusi TNI di wilayah tersebut.

Advertisement

Menurutnya, pembangunan di Papua merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia juga menyatakan komitmennya sebagai pejabat yang dipilih rakyat untuk ikut membangun Indonesia dari Tanah Papua.

Elisa mengatakan pemekaran wilayah, termasuk pembentukan daerah otonom baru, diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memperluas pemerataan pelayanan publik. Dengan bertambahnya jumlah kabupaten dan provinsi, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat.

Ia menilai pembangunan di Papua selama ini berjalan melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah, kata Elisa, masih memiliki ketergantungan terhadap dukungan anggaran dari pemerintah pusat sehingga tidak tepat jika muncul anggapan bahwa dana pembangunan selalu datang bersama tekanan atau kekerasan.

Elisa juga menyoroti sejumlah kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, kebijakan tersebut mencakup pemekaran wilayah, pelaksanaan Otonomi Khusus, keterwakilan khusus di DPR, keberadaan Majelis Rakyat Papua, serta prioritas bagi OAP dalam penerimaan dan promosi aparatur sipil negara sepanjang memenuhi persyaratan.

Meski demikian, ia menegaskan pembangunan tetap membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Prioritas bagi anak-anak Papua tetap diberikan, namun kerja sama dengan masyarakat dari berbagai latar belakang juga diperlukan untuk memajukan daerah.

Di akhir keterangannya, Elisa mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah. Ia menilai keamanan dan stabilitas merupakan bagian penting agar pembangunan serta aktivitas warga dapat berlangsung dengan baik.

Elisa kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan mengenai dana pembangunan yang dibungkus atau disertai senjata. Menurutnya, informasi tersebut menyesatkan dan tidak sesuai dengan apa yang pernah ia sampaikan.