SORONG, GSNews.co – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas di Tanah Papua. Ia juga mengingatkan bahwa penanganan gangguan keamanan perlu mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Markas Polda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia membahas penguatan keamanan serta koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya.

Dudung mengatakan, penanganan gangguan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan tegas. Menurutnya, pendekatan yang mengutamakan hati nurani dan kepedulian terhadap masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujarnya kepada awak media.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat membuka ruang komunikasi bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya itu, menurutnya, perlu disertai langkah yang terkoordinasi dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kehidupan masyarakat setempat.

Dudung juga menegaskan bahwa keamanan dan kesejahteraan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Situasi yang aman dan kondusif akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Advertisement

“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.

Karena itu, ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas di Papua Barat Daya. Ia berharap koordinasi tersebut terus diperkuat agar pelaksanaan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung dan wilayah terpencil.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, kepolisian harus membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” kata Hengki.

Ia menjelaskan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyatukan langkah dalam menangani persoalan keamanan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang berkelanjutan, setiap institusi diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif.

“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Hengki juga mengingatkan agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan keamanan dilaksanakan secara terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hengki menegaskan bahwa profesionalisme dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas personel Polri. Pelaksanaan tugas, menurutnya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

1001463221


“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Kapolda turut memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan langkah penanganan yang telah dilakukan.

Polda Papua Barat Daya juga menyampaikan penerapan pendekatan persuasif atau soft approach serta pendekatan kemanusiaan atau humanity approach sebagai bagian dari upaya menangani gangguan keamanan.

Rapat tersebut turut diisi dengan paparan Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing. Koordinasi juga melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif sekaligus mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya. Dengan sinergi antarlembaga dan pendekatan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, upaya menjaga keamanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.