SORONG, GSNews.co — Fraksi Golkar DPRK Kota Sorong meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program yang masuk dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 benar-benar siap dilaksanakan hingga akhir tahun.


Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno XXV Paripurna XIII Masa Sidang III Tahun 2026 di Kantor DPRK Kota Sorong, Senin (28/9/2026). Pemandangan umum Fraksi Golkar dibacakan Muhammad Saman Bugis.

Fraksi Golkar menilai keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan secara serius dalam perubahan APBD 2026.

Karena itu, program yang belum memiliki kesiapan administrasi, teknis, sumber daya maupun jadwal pelaksanaan perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban anggaran.
Advertisement

Fraksi Golkar menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu memaksakan kegiatan hanya untuk mengejar tingkat penyerapan anggaran.

Menurut fraksi tersebut, keberhasilan anggaran justru harus dilihat dari kemampuan pemerintah menyelesaikan program secara berkualitas dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Fraksi Golkar juga meminta setiap OPD menyusun jadwal kerja yang jelas, menetapkan target penyelesaian, serta melakukan pengendalian secara berkala.

Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan, penanganan banjir, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan distrik dan kelurahan diminta tetap menjadi perhatian dalam perubahan anggaran.

Fraksi Golkar juga mengingatkan agar setiap penambahan maupun pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan.

Di sisi lain, koordinasi antar-OPD diminta diperkuat untuk mencegah persoalan administrasi, pengadaan maupun pengambilan keputusan menghambat pelaksanaan program.

Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima materi RAPBD Perubahan Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, penerimaan tersebut bukan persetujuan akhir. DPRK akan tetap mencermati program, kemampuan pelaksanaan, prioritas belanja dan manfaatnya bagi masyarakat sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.