Dirsan 
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Jhony Way, S.Hut., M.Si., saat mendampingi kunjungan tim Pemerintah Jerman ke kawasan mangrove Kelawalu, Kota Sorong, Minggu (27/9/2026).
Jhony menjelaskan, Papua Barat Daya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi bagian dari pelaksanaan Forest Programme VI. Program ini mencakup sejumlah kegiatan di beberapa daerah, termasuk Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung perkembangan program yang sebelumnya telah dilakukan melalui kegiatan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), kemudian dilanjutkan melalui Forest Programme VI.
“Yang tadi dilihat di seputaran kawasan Kelawalu ini adalah mangrove yang sudah ditanam sejak 2021. Sekarang dilihat bagaimana kelanjutannya, termasuk program pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan ke depan,” kata Jhony.
Ia mengatakan, dukungan Pemerintah Jerman melalui FP VI tidak hanya berfokus pada kegiatan penanaman, tetapi juga mencakup pelatihan, pembinaan kelompok masyarakat, penguatan sumber daya manusia serta berbagai kegiatan pendampingan di tingkat tapak.
Program tersebut, lanjut Jhony, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan alternatif sumber pendapatan sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pemanfaatan kayu mangrove untuk kebutuhan sehari-hari.
“Harapannya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan mereka bisa mendapatkan hasil dari kawasan mangrove ini. Jangan sampai karena kebutuhan, masyarakat masih menebang mangrove untuk kayu bakar atau kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kawasan mangrove yang menjadi bagian dari program tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Papua Barat Daya, antara lain Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Sorong Selatan.
Menurut Jhony, pendekatan program akan lebih diarahkan kepada masyarakat adat dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan, peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing daerah dinilai sangat penting.
“Program-programnya nanti disusun oleh KPH. Teman-teman dari Pemerintah Jerman membantu pembiayaannya. Jadi kita tidak menerima uang secara tunai, tetapi program yang kita susun kemudian mereka dukung pembiayaannya,” jelasnya.
Pola kerja sama tersebut, kata Jhony, menjadi salah satu bentuk dukungan yang dinilai efektif karena program disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat di lapangan.
Ia berharap dukungan serupa dapat terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak mitra, mengingat Papua Barat Daya memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan hutan yang masih mencapai lebih dari 80 persen.
“Kami terus menyambut dukungan dari teman-teman Pemerintah Jerman maupun pemerintah dan mitra lainnya. Dukungan itu bisa dalam bentuk program pelatihan, pembinaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” katanya.
Jhony menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saat ini memiliki banyak mitra yang bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
Kunjungan ke kawasan mangrove Kelawalu turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri Helmi, serta Wakil Duta Besar Jerman, Oliver Sperling.
Turut hadir Sascha Reebs, Penasehat BMZ sekaligus Kepala Kerja Sama Pengembangan Kedutaan Besar Jerman; Dr. Angelika Stauder, Penasehat BMZ sekaligus Wakil Kepala Kerja Sama Pengembangan Kedutaan Besar Jerman; Dr. Bettina Kellersmann, BMZ Kepala Divisi 311 Asia Tenggara; serta Thomas Staiger dari BMZ Divisi 311 Asia Tenggara.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove sekaligus membuka peluang pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya.
Komentar 0